Kesalahpahaman kita terhadap peranan hiu

M. Danie Al Malik

Perairan Indonesia memiliki keragaman jenis hiu yang cukup tinggi. Setidaknya 116 jenis hiu yang termasuk ke dalam 25 suku ditemukan di wilayah perairan kita. Ikan hiu termasuk dalam kelompok ikan bertulang rawan, atau Elasmobranchii.

Elasmobranchii merupakan salah satu komoditas perikanan yang cukup penting di dunia. Data FAO melaporkan bahwa total tangkapan ikan-ikan Elasmobrachii di dunia pada tahun 2010 mencapai lebih dari 640 ribu ton. Lebih dari sepertiga jumlah tersebut ditangkap dari Indonesia, bersama dengan India, Spanyol, dan Taiwan. FAO juga menyebutkan total tangkapan perikanan hiu di Indonesia hingga 109,243 ribu ton untuk tahun 2010 sendiri (Gambar 1).

Gambar 1. 20 negara pengekploitasi perikanan hiu terbesar (Indonesia 109,243 ribu ton).
(Sumber: Escobar, K. (2011))

Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di tahun 2013 menyatakan bahwa jumlah hiu yang ditangkap di Indonesia terus meningkat sejak 1975 hingga 2011. Peningkatan tersebut tegolong signifikan jika di banding dengan Negara-negara Asia lainnya seperti Malaysia, Sri lanka dan Thailand (Gambar 1). Jumlah tangkapan hiu di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2000 yaitu mencapai 70.000 ton (Gambar 2).

Gambar 2. Produksi perikanan hiu di Indonesia sejak tahun 1975- 2011.
(Sumber : KKP (2013))

Sejalan dengan peningkatan penangkapan ikan hiu di beberapa dekade terakhir,  skala operasi penangkapan tidak lagi terbatas pada perikanan berskala kecil tetapi sudah merambah hingga perikanan komersial berskala besar. Keadaan ini membuat jenis hiu yang ditangkap juga semakin banyak, termasuk jenis hiu bernilai tinggi seperti hiu botol (Squalidae), hiu lontar (Rhynchobatidae) dan hiu-hiu berukuran besar (Carharhinidae, Lamnidae, Alopiidae, dan Sphyrnidae).

Jenis hiu di atas mempunyai nilai ekologis yaitu sebagai predator di laut sebagai pengontrol sistem rantai makanan, jika fungsi ekologis hiu-hiu tersebut dihilangkan maka bisa memicu tidak terkendalinya jumlah spesies ikan tertentu, sehingga terjadi pemangsaan berlebih pada spesies-spesies ikan, khususnya yang bernilai kormersial. Sejatinya hiu merupakan tangkapan sampingan, namun seiring dengan menurunnya ikan tangkapan utama seperti tuna, hiu beralih menjadi tangkapan yang bernilai ekonomis. 

Di beberapa daerah di Indonesia, perikanan hiu telah menjadi sumber utama mata pencaharian sebagian masyarakat. Tiap mata rantai perdagangan perikanan hiu memberikan topangan pendapatan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, dalam profesi nelayan penangkap, pengumpul, penjual dan pengolah hasil perikanan hiu di daerah-daerah dimana hiu menjadi target tangkapan mereka.

Di beberapa wilayah Indonesia seperti daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lombok-Nusa Tenggara Barat peran wanita menjadi pemain utama dalam melakukan bisnis perdagangan produk hiu sebagai pengelolah hasil perikanan hiu. Hal ini menunjukkan bahwa produk hiu telah menjadi komoditi penting karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal secara langsung. 

Hampir semua bagian tubuh hiu memiliki nilai ekonomi dan dapat memberi keuntungan bagi nelayan dan semua pihak yang terlibat dalam rantai perdagangan hiu.  Bagian hiu yang bisa bernilai ekonomis antara lain daging, tulang rawan, kulit, gigi rahang, jeroan/isi perut, hati, dan sirip. Namun umumnya komoditas hiu utama yang diperdagangkan ada empat kelompok yaitu produk sirip hiu kering (dried fins), sirip hiu basah (salted fins), daging hiu beku (frozen sharks nei) dan produk campuran hiu (fresh or chilled shark).

Produk perikanan hiu yang paling umum diekspor ke luar negeri adalah sirip kering, yang mana di dalamnya juga termasuk sirip pari gitar dan pari cermin/bandrong (suku Rhyncobathidae dan Rhinobatidae). Berdasarkan data dari KKP tahun 2013, sejak tahun 1980 sampai 2006 secara umum terlihat bahwa usaha perdagangan hiu meningkat tajam pada periode 1992 hingga 1995 yaitu mencapai sepuluh ribu ton (Gambar 3). Laporan menyebutkan separuh produk sirip ikan hiu dari Indonesia diekspor ke Jepang, kemudian diikuti oleh Hong kong, Singapura dan Malaysia (Gambar 4).

Gambar 3. Jumlah ekspor produk perikanan hiu Indonesia dalam kurun waktu 1980-2006.
(Sumber : KKP (2013))

Gambar 4. Proporsi jumlah sirip hiu yang diekspor ke beberapa Negara tujuan pada tahun 2005 dan 2006.
(Sumber : KKP (2013))

Gambar 5. Perdagangan sirip ikan hiu sebagai produk perikanan ekspor yang bernilai tinggi.
(Sumber : Wikipedia)

Tingginya harga sirip hiu menjadi salah satu faktor pemicu tingginya intensitas perdagangan sirip hiu. Sirip hiu umumnya digunakan untuk sup yang merupakan sajian bergengsi di restoran-restoran seafood di beberapa kota besar di Indoensia seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya dengan harga satu porsi sirip hiu mencapai Rp. 500.000,-.

Alasan utama konsumen mau membayar harga yang fantastis ini sebagian besar didorong karena alasan sosial-budaya. Contohnya, sup sirip hiu dianggap makanan berkelas karena konon sup sirip hiu merupakan hidangan khusus raja dan bangsawan di Cina tempo dulu.

Gambar 6. Sup sirip ikan hiu konon sebagai hidangan kerajaan Cina tempo dahulu.
(Sumber : Wikipedia)

Alasan lain menyantap sup sirip hiu adalah kepercayaan sebagian masyarakat akan khasiat dari makanan ini yang dipercaya dapat menambah vitalitas, mencegah bahkan mengobati kanker. Padahal, berdasarkan hasil penelitian Food and Nutrition Information Center, sirip hiu tidak mengandung nutrisi. Sirip umumnya  terdiri dari tulang rawan, yang secara umum tidak mengandung vitamin, namun mengandung glukosamin dan kondroitin.

Beberapa pelaku pengobatan alternatif memang meyakini bahwa sirip hiu memiliki zat yang dapat memerangi kanker, namun menurut National Center Institute, hanya ada satu penelitian klinis terhadap tulang rawang hiu sebagai perawatan kanker pada manusia yang pernah dipublikasikan dan menunjukkan bahwa tulang rawan hiu tidak efektif melawan kanker. Hasil penelitian lain melaporkan bahwa perawatan tambahan terhadap pasien yang mendapatkan kemoterapi dengan memberikan beberapa dosis ekstrak sirip hiu dalam jumlah yang berbeda pada 397 pasien tidak memberikan hasil positif.

Sebaliknya sirip hiu diduga mengandung merkuri dalam dosis yang cukup berbahaya, kandungan merkuri tersebut diakibatkan polusi di lautan. Sebagai hewan di puncak rantai makanan, hiu berpotensi mengandung merkuri lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Hal ini karena sifat merkuri yang terakumulasi melalui proses makan memakan, atau disebut bioakumulasi.

Bagaimana merkuri di lautan ter-akumulasi di tubuh ikan di tingkat teratas rantai makanan.
(Sumber: Wikipedia)

Sebagai gambaran, studi yang dilakukan oleh Dr. R. Kruse dan Dr. E. Bartelt untuk German Faderal Ministry of Food, Agriculture, and Consumer Protection (BMEL) mereka menyatakan bahwa ditubuh seekor terkandung 0,4 atau 4.000 mikrogram/kg. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan batas aman kandungan merkuri pada makanan tubuh manusia yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), yaitu tidak melebihi 0,5 ppm atau 500 mikrogram/kg.

Selain sirip, hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa tubuh hiu memiliki kandungan urea 2 – 2,5% dari total daging, sedangkan ikan tulang sejati (Teleostei) hanya mengandung urea 0,05%. Dengan kata lain, pada hakikatnya mengkonsumsi hiu tidak terbukti bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan ataupun sebagai obat anti kanker, malah dapat berpotensi meracuni tubuh. 

Hal lain adalah masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat baik nelayan maupun masyarakat umum terhadap kelestarian sumber daya ikan hiu. Ikan hiu sangat rentan terhadap penangkapan yang berlebihan. Hiu pada umumnya memiliki pertumbuhan yang lambat dan memerlukan waktu yang lama (beberapa mencapai hingga puluhan tahun) untuk mencapai usia dewasa dan berkembang biak. Selain itu jumlah anak yang dihasilkan setiap tahunnya relatif sedikit dibandingkan dengan kelompok ikan lainnya.

Hiu umumnya memiliki peranan utama sebagai sebagai pemangsa ikan lain, atau predator, sehingga menjadi pengendali populasi spesies dalam sistem rantai makanan di ekosistem laut. Menurut Penasihat Teknis Kawasan Laut The Nature Conservancy (TNC), Bapak Purwanto; keseimbangan ekosistem bisa dijaga salah satunya sebab peranan spesies hiu yang duduk di predator puncak (tidak ada yang memangsa, hanya memangsa) dalam mengendalikan populasi spesies ikan dengan memangsa ikan-ikan sakit atau terluka.

Piramida trofi ekosistem laut.
(Sumber: The University of Waikato)

Demikian juga temuan dari Bornatowski et al (2014) di Brasil selatan yang mendukung peranan hiu sebagai elemen penting dalam rantai makanan. Dari analisa isi perut dari 820 ikan dari 15 spesies elasmobranchii serta catatan dari 23.027 isi perut ikan dari beragam laporan mulai 1980 hingga 2012, Bornatowski et al (2014) mencoba memetakan hewan apa saja yang dimakan spesies hiu predator teratas, dan hiu meso-predator (dimangsa hiu, memangsa ikan non-hiu). 

Penelitian mereka temukan bahwa hiu predator teratas (top predator) seperti Carchahinus obscurus, Carcharias taurus, Sphyrna lewini, dan S. zygaena memangsa spesies-spesies di tingkat rantai makanan di bawahnya yang mencakup hiu-hiu meso-predator, ikan-ikan non-hiu, hingga avertebrata laut dan burung).

Merujuk ke penelitian hiu terdahulu, Bronatowski et al. (2014) beranggapan bahwa konsekuensi dari pengambilan hiu dari alam sifatnya tidak langsung, sebab menurunya hiu memberikan semacam efek domino. Salah satunya adalah bertambahnya populasi spesies ikan (A) yang tidak lagi dimangsa hiu. Namun di sisi lain, penambahan populasi spesies ikan A bisa menyebabkan penurunan besar pada populasi spesies laut lain (B) yang menjadi pakan-nya.

Kekhawatiran muncul ketika melimpahnya spesies ikan A dianggap sebagai ‘pemulihan ekosistem ikan’, padahal sebenarnya indikasi ketidak-seimbangan ekosistem. Demikian juga penurunan spesies B, jika spesies tersebut bernilai komersil, maka ekonomi perikanan dari masyarakat bergantung pada spesies B bisa terancam.

Demikian pula jika spesies B adalah spesies kunci ekosistem, seperti ikan kakatua di terumbu karang yang mengendalikan populasi alga. Jika ikan ‘pembersih’ terumbu karang habis dimangsa berlebih oleh ikan diatasnya, maka pertumbuhan alga yang tak terkendali bisa menutupi karang hidup dan sehat, mengancam terumbu karang.

Hiu hanyalah segelintir dari kelompok hewan yang dimanfaatkan dari lautan. Kebutuhan ikan yang tinggi serta kecanggihan teknologi penangkapan ikan, membuat manusia mengambil ikan dari tingkat spesies teratas, hingga terbawah.
(Sumber: Wikipedia)

Kesadaran akan kesalahpahaman kita terhadap peranan hiu selama ini, dan kemauan kita semua kepada kelestarian hiu yang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting, sangat diperlukan.

Dengan membatasi, atau tidak, menangkap hiu dan tidak mengkonsumsi daging ataupun sirip hiu, serta aktif dalam kegiatan pelestarian hiu bersama keluarga dan sahabat; maka kita sudah membantu dalam menjaga hiu dari keterancaman. 

Referensi

• Apriyani, A. (2013, November 21). Racun Methyl Mercury Dalam Tubuh Hiu. Dipetik Maret 31, 2015, dari http://savesharksindonesia.org/racun-methyl-mercury-dalam-tubuh-hiu/
• Bornatowski, H., Navia, A. F., Braga, R. R., & Abilhoa, V. (2014). Ecological Importance of Sharks and Rays in a Stuctural Foodweb Analysis in Southern Brazil. International Council for the Exploration of The Sea, Vol 71 (7) : 1586-1592.
• Darmawan, A., & Ruchimat, T. (2013). Tinjauan Status Perikanan Hiu di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
• Escobar, K. (2011, January 27). The Future of Sharks : A Review of Action and Inaction. Dipetik Maret 31, 2015, dari http://www.pewtrusts.org/en/research-and-analysis/reports/2011/01/27/the-future-of-sharks-a-review-of-action-and-inaction
• Ferretti, F., Worm, B., Britten, G. L., Heithaus, M. R., & Lotze, H. K. (2010). Pattern and Ecosystem Consequences of Sharks Declines in The Ocean. Ecology Letters, Vol 13 (8) : 1055-1071.
• Maryati. (2013, Maret 19). Populasi Hiu dan Pari Manta Dalam Ancaman. Dipetik April 6, 2015, dari http://www.antaranews.com/berita/364072/populasi-hiu-dan-pari-manta-dalam-ancaman

Solusi 7 - Sistem pasar perikanan yang menerapkan penghargaan bagi parktik yang lestari.

Bagian dari seri '10 solusi untuk perikanan lestari

Perikanan manusia terus sebabkan tangkapan sampingan. Satwa terlindungi yang terancam tidak luput jadi imbas komersialisasi ikan global saat ini.
(Foto: Reuters)

Puluhan ribu ton biota laut tak sengaja tertangkap dan terbunuh akibat armada tangkap perikanan dunia. Inilah yang disebut tangkapan sampingan (bycatch) yang pada praktiknya juga mengancam biota laut terancam punah seperti hiu dan penyu.

Di negara dengan sistem pengelolaan perikanan yang relatif sudah maju, ada peraturan yang membatasi jumlah tangkapan sampingan yang boleh di ambil oleh Nelayan. Namun peneliti perikanan ungkap bahwa pendekatan regulasi tidak cukup melindungi satwa terancam yang populasinya sedang menurun drastis saat ini seperti penyu dan hiu.

Para peneliti ekonomi-ekologi perikanan tegaskan bahwa cara kita menjalankan pasar ekonomi perikanan juga bisa bawa perubahan. Solusi yang mereka ketengahkan adalah 'tradable bycatch credit', atau jika lugas diterjemahkan sebagai 'kredit tangkapan sampingan yang dapat diperdagangkan'.

Sederhananya, pasar ekonomi perikanan yang menerapkan kredit tangkapan sampingan berarti jika ada nelayan yang tak sengaja menjerat biota laut yang dilindungi diantara biota yang jadi tangkapan sampingannya - maka dia harus membeli 'poin' kredit dari Nelayan lain yang berhati-hati dalam tangkapan sampingannya.

Yang berlaku disini adalah, nelayan yang 'nakal' membayar 'denda'-nya kepada nelayan lain yang berhati-hati.

Sayangnya, walaupun sistim perikanan negara-negara dunia saat ini sudah mulai mengatur ke-'ramah-lingkungan-an cara tangkap mereka - sistim perdagangan ikan masih belum ciptakan dorongan finansial yang membuat pelaku tidak menangkap biota laut yang dilindungi. Justru sistem perdagangan ikan dunia saat ini cederung bangun permintaan yang tak henti akan biota laut yang dilindungi.

Balik ke kredit tangkapan sampingan. Dengan peraturan yang membatasi jumlah tangkapan sampingan, seluruh armada tangkap bisa diberhentikan menangkap saat mereka sudah capai jumlah maksimum yang diperbolehkan. Namun, peraturan ini ternyata buat kecenderungan Nelayan dan armada tangkap untuk secepat dan sebanyak mungkin tangkap ikan ketika 'sadar' bahwa jatah jumlah tangkapan sampingan mereka mendekati batas yang diperbolehkan.

Perilaku semacam itu berpotensi melumpuhkan perikanan sebab waktu dan usaha nelayan menjadi 'membabi-buta' tanpa perhatikan perlindungan satwa laut. Selain itu juga, nelayan yang 'tertib' menjaga batas tangkapannya dalam besaran yang lestari dirugikan akibat pupusnya harapan mereka untuk beri peluang populasi ikan laut pulih.

Solusi sederhana dicontohkan dari perikanan di Hawaii, ialah dengan menerapkan batasan kredit tangkapan sampingan bagi armada tangkap tiap tahunnya - misal, 200 kredit atau 'poin' untuk tiap nelayan yang terdaftar.

Contoh rakteknya, anggap jika denda untuk menangkap penyu adalah 250 poin, maka lebihan 50 poin tersebut harus dilunasi dengan membeli 50 poin dari Nelayan lain yang tertib.

Jika selama musim tangkap ternyata semakin banyak penyu yang tertangkap - anggap terburuknya, hingga Nelayan tidak ada kredit lagi - berarti mereka harus membayar harga 'poin' dari denda tangkapan sampingan dengan menaikkan harga ikan yang mereka jual di pasaran.

Ke siapa mereka membayar 'poin denda' tersebut? Ya ke Nelayan lain yang tertib. Jika tidak ada Nelayan yang tertib lagi, maka di bayar ke pemerintah pengawas perikanan. Namun situasi semacam ini jarang terjadi. Sebab yang diharapkan antar Nelayan ada sistem ekonomi yang saling mendisiplinkan antar mereka sendiri.

Satu contoh lain penerapan skema kredit dilakukan juga pada usaha pelestarian populasi ikan pedang / ikan todak yang sudah ditangkap berlebih. Saat Nelayan sudah dapat jatah kredit / 'poin' tangkapan sampingan tahunan mereka, mereka bisa menjual 'poin' tersebut ke pihak pasar/ industri perikanan.

Dengan dibelinya kredit secara tidak langsung nelayan dibayar untuk mengurangi tangkapannya. Tidak hanya mengurangi terbunuhnya ikan todak atau penyu, namun terciptanya subsidi yang datang dari pasar dagang. Dalam hal ini pasaran membeli sedikit mahal dari nelayan sebab mereka 'tertib' otomatis harga ikan pihak industri dipasaran juga akan naik. Disinilah pasar dagang ikan menciptakan kenaikan nilai jual ikan yang mendorong nelayan yang bertanggung-jawab. Inflasi yang positif.

Prakti semacam ini digagas dari pengamatan perikanan negara maju. Skemanya sejalan dengan konsep kredit emisi yang dapat diperdagangkan yang diterapkan perusahaan pencemar dalam industri energi dan manufaktur.

Namun, syarat utamanya adalah pengelola perikanan engara yang menjamin keberadaan pasar perikanan yang terstruktur dengan rapi dengan jalur lalu lintas ikan terpantau dengan kuat mulai penangkal (nelayan), hingga konsumen.

Catatan besar, disini Nelayan punya kekuatan kuat sebagai pelaku industri dalam menetapkan harga ikan. Sedangkan di Indonesia, Nelayan umumnya dikesampingkan akibat banyaknya perantara pasar ilegal, alias 'tengkulak'. Bahkan tidak jarang, tertib atau tidak tertib dalam cara tangkap, Nelayan tidak punya kuasa tentukan harga Ikan yang pantas buat kesejahteraannya.

Indonesia? Bisa saja kalau kita mau berbenah diri.

Digubah kembali dari laporan penelitian dari Geogre Sugihara oleh Siham Afatta

Ikan hasil kerja keras nelayan terkadang harganya tidak membayar keringat Nelayan. Nelayan yang 'memproduksi' ikan memiliki posisi tawar lemah dalam perdagangan ikan mereka sendiri.
(Foto: www.indomaritimeinstitute.org)

Referensi:

2009. Sugihara, G., and H. Ye. Reducing Chinook salmon bycatch with market-based incentives: individual tradable encounter credits (ITEC). A recommended approach for an industry market-incentive plan. Report and Testimony to the North Pacific Fishery Council (February 2009).

Nasib nelayan kian memburuk. May 23 2011. Indonesia Maritime Institute.

Solusi 4 - Terapkan resiko kredit usaha yang baik: Waktunya kembangangkan skema kredit usaha mikro bagi kaum perempuan di pesisir dan laut - bagian dari atasi penangkapan berlebih (overfishing)

Bagian dari seri '10 solusi untuk perikanan lestari.'

'Nelayan-wati' di desa Lermatang, Panimbar, Indonesia. Penguatan dan pemberdayaan ekonomi kaum perempuan memegang potensi kuat dalam meredam praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan berlebih; sekaligus mendukung perencanaan keluarga pesisir dan pulau yang lebih baik serta mendukung kesejahteraan keluarga nelayan ekonomi lemah.
Foto: oxfamindonesia.wordpress.com

Fenomena penangkapan ikan berlebih, atau overfishing, sudah terjadi hampir di semua ekosistem terumbu karang dunia - termasuk Indonesia.

Ada sebuah keseragaman kondisi: pusat kekayaan tertinggi terumbu karang dunia umumnya berada di negara tropis, dimana jumlah penduduk pesisir terus bertambah cepat dan, sayangnya, pekerjaan melaut menjadi pilihan pencaharian terakhir bagi mereka dalam ekonomi lemah.

Tidak sedikit lembaga konservasi mencoba meredam permasalahan ini dengan menawarkan nelayan mata pencaharian pengganti. Namun kebanyakan gagal, sebab pekerjaan nelayan secara sosial ada nilai budaya dan memiliki karakteristik praktik ekonomi yang sulit digantikan.

Jika kita tengok pelaku nelayan yang melaut, maka terlihat mayoritas adalah laki-laki. Dalam kelompok terkecil masyarakat, yaitu keluarga, tidak banyak potensi kaum perempuan telah diberdayakan sepenuhnya dalam membantu menopang kesejahteraan keluarga. Keadaan semacam ini umum dijumpai di masyarakat pulau-pulau di Indonesia. Budaya dan adat terkadang melatarbelakangi.

Sejak tahun 1970-an, Grameen Bank* dan banyak institusi keuangan mikro lainnya telah membantu jutaan orang di negara berkembang untuk memulai kegiatan usaha mandiri (self-employment) tanpa syarat jaminan atau sejarah kredit yang pasti.

Kebanyakan dari inisiatif Grameen Bank terfokus pada perempuan, sebab dianggap memiliki resiko pinjaman yang rendah/baik dan cenderung bertanggungjawab menggunakan investasi usaha mereka semata untuk tujuan kesejahteraan keluarga mereka. Ini penting diterapkan bagi skema keuangan mikro untuk masyarakat nelayan miskin, termasuk di Indonesia.

Sebagai gambaran, seorang perempuan bisa mengajukan pinjaman kecil - misal sekecil Rp. 180.000 - sebagai modal untuk usaha wiraswasta yang memiliki potensi kuat untuk mengurangi kegiatan tangkap ikan keluarganya. Di lalu bisa memulai budidaya kerang atau rumput laut, sebagai contohnya, atau membeli hewan ternak seperti sapi, kambing, atau ayam untuk disembelih dan dijual kembali.

Agar pengajuan pinjaman modal lebih kuat untuk disetujui, penting juga jika rencana usaha yang diajukan perempuan tersebut mengurangi ketergantungan keluarganya yang tinggi pada ikan sebagai bahan makanan. Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan akan terus berlanjut kecuali masyarakat pesisir ekonomi lemah bisa mencari sumber protein hewani alternatif - saat in imasih banyak yang masih bergantung utama pada hasil laut.

Kaum perempuan pesisir dan pulau - mereka yang berpotensi kuat menciptakan  tujuan ganda  dalam meninngkatkan kesejahteraan keluarga pesisir dan pulau ekonomi lemah sekaligus tidak langsung menekan laju penangkapan ikan berlebih dan tidak ramah lingkungan untuk beri peluang ekosistem terumbu karang dan laut pulih.
Foto: oxfamindonesia.wordpress.com

Selain membawa masyarakat mengurangi ketergantungan tingginya sebagai nelayan, inisiatif keuangan mikro untuk kaum perempuan semacam ini juga mendukung usaha konservasi - diantaranya melalui tiga proses kunci:

Pertama, skema keuangan mikro tersebut memberi kesempatan perempuan dengan semangat wirausaha tinggi untuk mengembangkan proyek usaha yang mengutamakan pemikiran, keahlian, situasi serta batasan di tingkat lokal.

Situasi ini akan menciptakan aktifitas ekonomi lokal dengan peluang sukses lebih tinggi dibanding kebanyakan mata pencaharian alternatif saat ini. Banyak pencharian alternatif saat ini umumnya dibentuk oleh pihak / institusi diluar masyarakat itu sendiri - sangat bergantung keahlian praktisi yang datang dari masyarakat itu, dan ada biaya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk memfasilitasi praktisi eksternal tersebut.

Kedua, perempuan dengan keahlian ekonomi lebih ditengah masayrakat cenderung punya suara yang lebih kuat dalam mengelola urusan masyarakat.

Di negara tetangga kita, Filipina, tidak jarang kaum perempuan dilibatkan penuh dalam proses konsultasi pengelolaan sumber daya alam lokal. Di tempat lain juga sama. Kaum perempuan di kepulauan Pasifik sering melaporkan pada peneliti kelautan bahwa separuh hasil tangkap laut datang dari mereka setiap tahun-nya.

Peranan perempuan di pesisir, pualu dan laut besar, hanya saja pihak pemangku kebijaka masih jauh dari memberi perhatian, jauh dari pendataan statistik perikanan, dan bahkan jauh dari bagian pertimbangan untuk pengambilan keputusan pemerintah lokal. Perlu kita tanyakan pada pemangku kebijakan negara kita, sejauh mana mereka telah peka dan andil memperkuat dan memberdayakan ekonomi peeremupuan di pesisir dan pulau.

Keterlibatan peranan perempuan sudah jelas berperan kuat membentuk perencanaan konservasi sumber daya alam laut yang menjunjung suara seluruh masyarakat nelayan - ketimbang umumnya suara laki-laki saja.

Pemberdayaan perempuan juga cenderung membangun keutuhan masyarakat, yang bisa membawa usaha bersama masyarakat yang lebih kompak untuk andil dalam memajukan pengelolaan sumber daya alam.

Ketiga, sebagai imbas terpenting dari inisiatif keuangan mikro bagi perempuan, adalah terciptanya keluarga yang lebih kecil dan lebih berencana. Beberapa pengalam menunjukkan bahwa perempuan yang punya peluang ekonomi lebih besar cenderung memiliki jumlah anak yang lebih sedikit.

Ini sebuah keuntungan besar bagi masyarakat pesisir dan pulau di negara yang menjalankan program keluarga berencana - dimana pertumbuhan populasi menjadi faktor utama penghambat usaha konservasi alam, seperti Indonesia.

Masyarakat bagian dari ekosistem. Konservasi sumber daya pesisir dan laut yang semata melindungi kelestarian biota dan habitat justru menumbuhkan permasalahan baru - soal kesejahteraan manusia.

Pendekatan penguatan dan pemberdayaan sosioekonomi kaum perempuan semacam ini memang bukan solusi utama dalam mengatasi penangkapan berlabih, namun memberikan dampak besar. Bagaimana sistem pasar / perdagangan terus memicu permintaan seafood yang tidak terkendali adalah salah satu pekerjaan besar lain generasi saat ini yang perlu diatasi.

*) Bank Grameen adalah sebuah organisasi kredit mikro yang dimulai di Bangladesh yang memberikan pinjaman kecil kepada orang yang kurang mampu tanpa membutuhkan collateral. Sistem ini berdasarkan ide bahwa orang miskin memiliki kemampuan yang kurang digunakan. Yang berbeda dari kredit ini adalah pinjaman diberikan kepada kelompok perempuan produktif yang masih berada dalam status sosial miskin. Pola Grameen bank ini telah diadopsi oleh hampir 130 negara didunia (kebanyakan dinegara Asia dan Afrika). Jika diterapkan dengan konsisten, pola Grameen Bank ini dapat mencapai tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin melalui perempuan. Bank ini terpilih sebagai penerima Penghargaan Perdamaian Nobel (bersama dengan Muhammad Yunus) pada tahun 2006. (Referensi: Wikipedia)

Digubah kembali dari kutipan tulisan Amanda Vincent, oleh Siham Afatta

Solusi 2 - Kecil tapi perkasa: Waktunya kita junjung peranan perikanan skala kecil di pasaran nasional dan dunia.

Bagian dari seri '10 solusi untuk perikanan lestari.'

Kita sering mendengar dari biolog laut dan praktisi konservasi laut disekitar kita, dan juga di dunia - bahwa: Perikanan industri manusia di dunia lebih cepat pengaruhnya dalam membawa ekosistem laut menuju kelumpuhan, khususnya bagi cadangan populasi dan keragaman jenis ikan laut dunia, dibanding perikanan skala kecil / artisan / tradisional.

Namun ternyata, para pemangku kebijakan negara-negara perikanan, termasuk Indonesia, juga cenderung lebih mendukung nelayan skala industri / komersil besar dengan kemudahan akses dagang yang lebih besar dalam ekonomi pasar perikanan regional, nasional dan internasional.

Hal ini juga didukung kuat dengan pandangan umum ekonomi pemerintahan negara-negara dunia bahwa perikanan industri / komersil besar punya kemampuan paling tinggi dalam memanen jumlah ikan dari laut setiap tahunnya. Perikanan ndustri dianggap lebih produktif untuk sebuah negara.

Salah satu contoh armada tangkap perikanan skala kecil di Indonesia.
Foto: Siham Afatta

Ternyata persepsi ini salah. Hasil riset yang meng-estimasi rinci tentang jumlah ikan yang ditangkap manusia secara global tiap tahun-nya, menunjukkan bahwa perikanan skala kecil sebenarnnya juga mendaratkan ikan setara dengan jumlah dari perikanan industri / komersil besar - setidaknya untuk ikan yang ditangkap murni untuk tujuan konsumsi manusia.

Temuan baru ini juga menegaskan bahwa ketahanan pangan masyarakat negara-negara perikanan saat ini tidak bergantung pada perikanan industri dunia, melainkan perikanan skala kecil mereka - baik lokal-regional dan nasional. 

Ini juga berarti keberlangsungan roda perekonomian perikanan skaka kecil suatu negara punya prioritas lebih tinggi dibandingkan perikanan skala industri / komersil besar yang cenderung bergerak antar-negara (transnasional).

Jika kita balik ke soal upaya kita melestarikan cadangan ikan laut kita yang saat ini terus terpuruk, maka perikanan skala kecil punya nilai tambah lagi - sebab perikanan skala industri komersil besar punya track record yang jauh lebih buruk dalam menurunkan jumlah dan keanekaragaman jenis ikan laut suatu negara atau kawasan perairan.

Perikanan tangkap skala kecil, atau perikanan tangkap 'artisan' / 'tradisional',  melibatkan nelayan dalam jumlah dan tugas tenaga kerja yang jauh lebih banyak dan beragam. Mereka cenderung bekerja mengelola ikan yang ditangkap di pesisir, menangkap ikan dengan perahu kecil dan alat tangkap pasif (red: tidak ada / sedikit mekanisme gerak) - sehingga mengkonsumsi bahan bakar yang relatif lebih kecil untuk tiap satuan ikan yang didaratkan.

Sebaliknya, pada perikanan tangkap industri / komersil besar, jumlah pekerja relatif lebih sedikit namun cenderung menggunakan armada yang besar dan sarat konsumsi tinggi bahan bakar, dan menggunakan alat tangkap aktif (punya mekanimsme gerak) dengan daya ambil ikan yang besar - banyak telah meluluhratakan ekosistem dasar menggunakan jaring dan alat tangkap yang diseret di dasar laut. 

Contah kapal tangkap skala industri / komersil besar di Indonesia untuk ikan tuna dengan alat tangkap longline.
Foto: Indosmarin.com.

Dan meskipun armada industri mengolah ikan sejak di laut lepas, pekerja perikanan industri yang bekerja di pesisir juga tidak sedikit - memicu persaingan kerja dengan nelayan lokal artisan / tradisional. sehingga usaha perikanan skala kecil sulit berkompetisi.

Sudah mengkondisi di banyak negara, termasuk Indonesia, dimana harga bahan bakar, seperti solar, yang terus meningkat dan terkadang sudah tidak mampu dijangkau nelayan skala kecil sehingga membatasi ruang pencaharian. Tidak itu saja,  imbas penurunan jumlah cadangan dan keanekaragaman ikan di laut akibat 'daya keruk ikan' armada industri juga dirasakan nelayan artisan / tradisional - dimana ikan ditangkap semakin sedikit dan kecil ukurannya, jarak tempuh ke lokasi tangkap juga semakin jauh.

Banyak pemerintah negara maritim sudah didesak kelompok pemerhati hak asasi nelayan dan lingkungan pesisir laut agar mereka mengurangi subsidi keuangan mereka pada perikanan industri dan supaya lebih berpihak kepada perikanan skala kecil. Indonesia, adalah contoh negara yang sebenarnya cenderung tidak menangkap ikan secara langsung, namun lebih banyak menjual izin tangkap pada armada industri asing untuk menangkap ikan Indonesia di perairan Indonesia.

Sayangnya, arus devisa negara yang dihasilkan dari perijinan asing tidak mengalir langsung perikanan skala kecil / tradisional / artisan dalam wujud aset, infrastruktur, serta mekanisme pasar yang bisa mendukung skala kecil berkompetisi dengan perikanan industri di dalam negeri sendiri. Namun justru balik mengalir kembali pengembangan perikanan industri di Indonesia. Menambah berat tekanan kompetisi bagi perikanan skala kecil.

Dalam kurung waktu panjang kedepan, setidaknya 20 hingga 30 tahun kedepan, bertahannya ekonomi dan budaya perikanan kita bergantung sejauh mana kita bisa mengutamakan hak sosial dan kemajuan ekonomi perikanan skala kecil  - namun dibarengi pengelolaan lestari sumber daya alam ikan di negara kita.

Beberapa poin perbandingan antara perikanan skala besar (PB) dan perikanan skala kecil (PK) yang berlangsung di dunia saat ini:

• PK memberi peluang kerja lebih besar: PB mempekerjakan sekitar setengah juta orang, sedangkan PK lebih dari 12 juta pekerja.
• PK juga sama produktifnya: PB mengambil ikan setiap tahunnya untuk konsumsi manusia sebanyak 29 juta ton, sedangkan PK 24 juta ton.
• Nilai investasi PK lebih ringan: Nilai pekerjaan bagi pekerja di armada tangkap untuk PB antara AS$ 30.000 hingga 300.000, sedangkan PK hanya AS$ 250 - 2.500
• PK mendukung ketahanan pangan suatu negara: PB setiap tahunnya memanfaatkan ikan tangkapannya untuk kebutuhan konsumsi sekunder / tidak langsung seperti makanan terproses, minyak ikan, dll sebesar 22 juta ton - bukan untuk kebutuhan pangan langsung; sedangkan PK memanfaatkan hampir semuanya langsung untuk konsumsi manusia dengan porsi besar dinikmati dalam negara.
• PK lebih rendah emisi: PB menggunakan 14 hingga 19 juta ton bahan bakar minyak sedangkan PK hanya 1-3 juta ton.
• PK lebih efisien dalam konsumsi bahan bakar: Setiap ton bahan bakar minyak yang digunakan PB menghasilkan 2 hingga 5 ton ikan, sedangkan PK lebih efisien sebesar 10 hingga 20 ton.
• PK melibatkan lebih banyak golongan kerja: Dalam perbandingan nilai usaha perikanan yang setara, PB melibatkan hanya 5 hingga 30 pekerja, sedangkan PK melibatkan 500 hingga 4000 orang.
• PK jauh lebih menghargai ikan yang ditangkap: Ikan dan avertebrata yang dibuang di laut sebagai 'tangkapan sampingan' dari PB mencapai 10 hingga 20 juta ton, sedangkan PK sangat sedikit.

Sudah jelas, jika prioritas pembangunan perikanan terfokus pada skala kecil, kita tidak hanya memilih perikanan dengan dampak lingkungan dengan resiko lebih rendah, namun juga memberi peluang lebih besar sumber daya ikan untuk pulih serta memberikan keuntungan sosial terkait kesempatan kerja lebih besar dan menjanjikan.

Ayo mulai cintai produk laut hasil perikanan skala kecil lokal.

Tabel perbandingan keuntungan yang didapat antara perikanan skala besar / industri / komersil dengan perikanan skala kecil / tradisional / artisan.
Gambar: scienceblogs.com

Referensi:

Pauly, D. 2006. Maritime Studies (MAST) 4(2): 7-22

Ada 3 Kado Bagi Nelayan Dari Pemerintah Di Akhir Tahun 2009

Posting ulang dari Kiara Foundation, untuk menambah kepekaan Kita akan hubungan sosio-ekologis manusia dengan laut Indonesia saat ini.

Toto M - Kiara Foundation

"Dipenghujung tahun 2009 ini ada tiga kado keprihatinan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Hal itu terungkap dalam acara ‘Refleksi Kelautan Perikanan 2009 dan Proyeksi 2010’ yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang dilangsungkan di hotel Cemara jalan Cemara I Menteng Jakarta Pusat hari ini (30/12).

KIARA mengatakan, bahwa ketiga kado yang dimaksud itu adalah, yang pertama National Summit. Karena menurut KIARA, 19 butir National Summit program ekonominya dalam sektor kelautan dan perikanan bukan kepada nelayan tradisional melainkan mengarah kepada industri dan investasi. Sehingga hal itu akan merugikan bagi nelayan tradisioal dan masyarakat pesisir."

Foto: Rebecca Weeks/ARC Centre of Excellence for Coral Reef Studies

 Nelayan tradisional menangkap ikan di kawasan terumbu karang dengan alat sederhana dan perahu kayu, kadang bermotor. Ikan besar sudah diambil lebih dahulu oleh armada tangkap modern. Sehingga ikan yang belum dewasa sjadi tangkapan akhir bagi nelayan tradisional, mengancam siklus regenerasi populasi ikan.

Kegiatan semacam ini  umum dijumpai di kawasan konservasi (Taman Laut Nasional) di Indonesia. Kebutuhan mereka  untuk makan sehari-hari dan jualan ikan semakin tertekan dengan peraturan konservasi yang melarang penangkapan ikan di kebun mereka. Tidak jarang kegiatan mereka berdampak negatif pada habitat ikan itu sendiri - terumbu karang.

Gencarnya peraturan dan praktik konservasi laut cenderung menutup pintu bagi nelayan tersebut, dengan alternatif mata pencaharian yang sangat minim bagi nelayan, sehingga konflik konservasi terus berlanjut. Meskipun demikian, keuntungan perikanan Indonesia pada umumnya larinya masih ke pemerintah dan pengusaha internasional, sangat sedikit yang ke nelayan.  30 tahun sudah peraturan perikanan Indonesia berevolusi, nelayan masih saja dipinggirkan dalam pasar perikanan.

"Kado yang kedua lanjut KIARA, adalah Copenhagen Accord, sebagai dokumen KTT iklim ke 15 yang dinilai melemahkan negara kepulauan dan memperparah kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir."

 Bahkan negara-negara yang menyumbang emisi karbon terbesar di dunia seperti: Amerika Serikat, China, Australia, India, dan negara Uni-Eropa; masih saja sulit untuk menyepakati target penurunan emisi 2020 hingga 350 ppm. Semua dengan alasan ekonomi, ekonomi, ekonomi. Amerika serikat, yang menyumbang 30% emisi dunia saat ini, dengan keras hati hanya bisa menurunkan hingga 17% untuk 20 tahun kedepan. Di Copenhagen, delegasi negara-negara berkembang banyak yang kecewa dengan sikap negara-negara kaya dan maju. Saat ini konsentrasi CO2 dunia sekitar 380 ppm, terumbu karang dan biota laut lainnya agar bisa  bertahan dalam 5 dekade kedepan, memerlukan konsentrasi dibawah 350 ppm. Indonesia hanya bisa menunggu, meskipun demikian, dari dalam Kita menggerogoti Laut Kita sendiri.

"Sedangkan kado keprihatinan ketiga bagi nelayan dan masyarakat pesisir yang dimaksud oleh KIARA, adalah pembelian 150 buah mobil mewah yang diperuntukan buat menteri kabinet Indonesia bersatu (KIB) jilid II yang masing – masing diperkirakan seharga Rp 1,3 miliar.

KIARA menilai, bahwa Presiden dan Menteri tidak memiliki sensitivitas atas keprihatinan ekonomi nelayan yang merosot 40 sampai 50 persen ditahun 2009. KIARA mengatakan, seandainya dana sebesar tersebut dipergunakan untuk membeli dan membenahi peralatan untuk tangkap ikan bagi nelayan, maka 10 ribu keluarga nelayan dapat menangkap ikan dengan lebih baik."

 "Selamat Tahun Baru 2010"

Foto: Sterling Zumbrunn / Conservation International