Solusi 10 - Kesejahteraan sumber daya alam dan manusia secara tidak terpisah

Konservasi sumber daya alam laut adalah hasil rajutan benang-benang kecil pemberian individu, masyarakat dan institusi sosial sebagai respons kebutuhan suatu kawasan alam - seperti contohnya, membatasi akses manusia untuk luasan terumbu karang yang terancam, mempertahankan keberadaan mangrove dari alih fungsi, atau mengatur pola penangkapan spesies ikan yang populasinya terancam habis.

Namun, sementara kita dan masyarakat 'merajut' konservasi di tingkat lokal, perlu disadari bahwa kita memasuki era dimana ekosistem pesisir dan laut mendapat pengaruh multi-ancaman yang datang dan berinteraksi di skala global. 2/3 dari Indonesia adalah lautan, namun apakah 2/3 lebih rakyat saat ini punya andil kuat dalam konservasi sumber daya laut?

Professor Terry Hughes, Direktur Australian Research Council Centre of Excellence for Coral Reef Studies, di James Cook University, Townsville, Australia kemukakan bahwa, jika kita ambil contoh satu ekosistem laut seperti terumbu karang misalnya, maka krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini pada akhirnya disebabkan oleh krisis governance (krisis kepemerintahan / krisis penguasaan).

"Banyak usaha (penyelamatan lingkungan) sudah dilakukan namun gagal, bukan disebabkan lemahnya pengetahuan sains, namun sebab lemahnya dukungan dari masyarakat lokal dan pemerintah" menurutnya.

Baik di negara-negara dunia, termasuk Indonesia, banyak kawasan ditetapkan sebagai 'cagar alam', namun kebanyakan perlindungan dan pelestarian tidak berjalan sukses sebab kebutuhan masyarakat lokal dikesampingkan dan gagal menggaet dukungan penuh masyarakat dalam konservasi.

Kita kita tengok keluar dari terumbu karang, ke 'ladang' besar perairan Indonesia yang seluruhnya terus dipanen ikannya dan biota lainnya, maka salah satu akar permasalahan ekploitasi serta penghabisan sumber daya adalah minim-nya kesejahteraan masyarakan pesisir dan kelompok nelayan.

Jika kita tengok individu yang saat ini kita 'cap' sebagai aktor perusak utama, maka banyak pemicu utamanya adalah kemiskinan yang bawa keputus-asaan untuk penghidupan. Toh, jika memang terkadang landasan penyebabnya murni ketidak-pedulian atau keserakahan, itupun terkadang refleksi dari individu yang tumbuh dengan keterbatasan pendidikan dan pembinaan sebab imbas miskin / tidak sejahtera. Tidak jarang juga mereka menjadi kepanjangan tangan pihak yang serakah, menjadi berketergantungan sebab pihak tersebut bisa redam keputuasaan pengihdupan mereka.

Demikian jika kita tengok sisi governance, dimana Pemerintah Republik Indonesia punya kekuatan besar untuk arahkan dan lakukan perubahan secara tegas di masyarakat, maka saat ini kita memiliki pemerintah yang masih lemah untuk menjadi wasit yang mengatur pemanfaatan dan perlindungan dan pelestarian sumber daya alam laut kita.

Mengapa lemah? Sebab Pemerintah Indonesia saat ini masih menjalankan negara yang berkemampuan kuat mengeksploitasi alam, namun timbal baliknya tidak sebanding dalam mensejahterakan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan ekosistem - seperti nelayan dan masyarakat pesisir. Bahkan eksploitasi tidak terkendali dimana usaha preservasi / pelestarian jauh lebih rendah bahkan nihil.

Dikutip dalam Suara Merdeka, 6 Februari 2012:

"Dari sekitar 30 juta penduduk miskin di Indonesia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, lebih dari sepertiganya adalah nelayan. Kondisi ini kontras dengan 2/3 luas wilayah yang terdiri dari lautan. Mestinya lebih sejahtera."

"Data dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyebutkan, sedikitnya 14,58 juta atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan pada tahun 2008 masih berada di bawah garis kemiskinan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat ada 2,7 juta nelayan Indonesia, 80 persen adalah nelayan kecil. Dari jumlah itu, lebih dari 95 persen adalah nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap sederhana dan modal produksi terbatas. Penghasilannya memperihatinkan juga."

"KKP juga mencatat kenaikan nilai produksi dari tahun ke tahun. Dalam perspektif dagang, kenaikan nilai produksi ini mestinya berimbas pada pemerataan kesejahteraan nelayan. Apalagi, 75 persen kebutuhan protein nasional disediakan oleh nelayan tradisional."

"Ironis, melihat situasi perikanan nasional saat ini, peran pemerintah justru dipinggirkan oleh korporasi multinasional. Hal ini ditandai dengan beberapa indikasi. Pertama, data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa selama triwulan I/2011, total investasi di sektor perikanan mencapai 1,2 juta dolar AS dan seluruhnya merupakan investasi asing."

"Kedua, data BPS 2011 menunjukkan nilai impor ikan dan produk perikanan terus naik. Namun pemerintah justru berperan aktif melemahkan daya saing nelayan dengan mengabaikan amanah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan."

"Pasal 48 ayat (2), misalnya, dinyatakan bahwa pungutan perikanan tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil. Namun ada beberapa daerah yang mengabaikannya. Misalnya di Kendal diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi TPI di Kabupaten Kendal."

"Senada dengan itu, Pasal 25B ayat (2) juga mewajibkan kepada pemerintah untuk mengutamakan kepentingan produksi dan pasokan di dalam negeri demi kebutuhan konsumsi nasional sebelum dipasarkan ke luar negeri. Ironisnya, ekspor digenjot, tetapi di saat bersamaan produk perikanan impor juga membanjiri pasar dalam negeri dengan harga lebih murah. Dalihnya era perdagangan bebas."

2/3 lautan kita miliki, namun Indonesia meng-impor ikan. Jelas ada yang salah dalam governance Indonesia.

Namun, kita punya kekuatan untuk merubah sistem pemerintahan. Jika toh belum bisa, sebagai rakyat, pastikan segala tindak-tanduk kita memanfaatkan lingkungan dan sumber daya pesisir dan laut benar-benar berkontribusi dalam pelestarian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pastikan juga dampak positif tersebut terjadi secara bersamaan, tidak terpisah. Sebab terkadang usaha kita tingkatkan kesejahteraan masyarakat justru andil memperparah degradasi lingkungan - atau sebaliknya. Konservasi perlu cermat sosial, tidak hanya cermat biologis atau ekologis saja.

Pastikan juga, pilihlah selalu pemimpin-pemimpin di masyarkat hingga di kursi Pemerintahan yang memang punya kapasitas yang misi realistis untuk melestarikan lingungan dan secara bersamaan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bersinggungan langsung dengan sumber daya alam tersebut. Berdampinganlah selalu dengan peneliti lingkungan, praktisi konservasi, dan praktisi hak asazi  / kesejahteraan masyarakat - untuk bahu-membahu memastikan pemimpin dan sistem pemerintahan kita mewujudkan kapasitas dan misi tersebut.

Terpentingnya, sebagai wujud Nasionalisme kita, pastikan juga kita mau keluar dari zona kenyamanan kita untuk jadi bagian rakyat yang andil lestarikan pesisir dan laut. Menyuarakan perubahan tidak mudah dan dimulai hati hingga tindakan.

Solusi 9 - Gunakan kekuatan dua ibu jari kita.

Bagian dari seri '10 solusi untuk perikanan lestari'

Telepon seluler saat ini menjadi perantara kuat komunikasi instan bagi penduduk dunia - bahkan hingga masyarakat yang tidak punya telepon kabel. Jangkauan luas SMS sudah sepatutnya jadi terobosan alat bantu dalam konservasi laut.

SMS sudah menjadi salah satu cara terpopuler untuk komunikasi telepon, terutama di Asia. Cepat, langsung, dan umumnya lebih murah dibanding bicara. SMS juga bekerja dengan baik di kawasan terpencil, walaupun sinyal kadang terbatas untuk transmisi pembicaraan.

Nelayan Filipina berkoordinasi dengan SMS.
Foto: Stella Chiu-Freund / WWF Phillipines

Dengan SMS, kita yang mau andil dalam konservasi bisa memobilisasi tindakan, mendapatkan informasi, hingga menggalang dukungan. Bayangkan, contohnya, jika saja negara memiliki hotline jaringan SMS untuk jembatani tanggap darurat terkait permasalahan lingkungan pesisir dan laut yang terjadi seketika - seperti tumpahan minyak, perusakan terumbu karang, pembabatan mangrove hingga pencemaran air dari industri -; maka masyarakat tidak perlu menunggu kabar di koran keesokan hari yang sudah telat untuk ditindak lanjuti.

Masyarakat dan stakeholder yang menyaksikan kejadian semacam itu bisa SMS-kan laporan seketika pada hotline untuk dapatkan tanggapan resmi dari pihak terkait atau informal dari masyarakat sendiri. Bahkan dikombinasikan dengan social network melalui internet seluler, tidak menutup kemungkinan masyarakat membagi informasi foto, koordinat lokasi yang bisa perkuat berita tulisan mereka dengan bukti kuat terjadinya ancaman lingkungan.

Bahkan tanpa hotline resmi, kekuatan informal masyarakat bisa bawa perubahan besar.Di Filipina bagian tengah saat ini terbentuk aliansi 900 keluarga nelayan yang saling kirim SMS untuk koordinasikan usaha-usaha konservasi lokal untuk lindungi 150 kilometer busur terumbu atol.

Memanfaatkan telepon seluler yang didonasikan oleh masyarakat Filipina pendukung konservasi dari luar kawasan tersebut, nelayan-nelayan bisa dengan seketika mengingatkan kantor pengelola konservasi di tingkat provinsi hingga kepolisian lokal saat mereka jumpai aktifitas ilegal seperti pengeboman ikan, dan pengangkapan ikan yang dilarang seperti dengan pukat - hampir semua yang saat ini dorong ekosistem pesisir mereka ke penghabisan.

Dengan cara ini pula para pemimpin aliansi nelayan telah laporkan banyak pelanggaran konservasi di kawasan perlindungan hingga masalah terkait kelumpuhan birokrasi dari aparat konservasi pemerintah sendiri. Laporan mereka juga terbuka untuk umum, hingga media massa bisa menyentuh untuk sebarluaskan secara nasional kejadian di skala lokal. Luar biasa.

Di Indonesia, inisiatif serupa sudah dijalankan di Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah. Kerjasama antara aparat Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan masyarakat dan kelompok nelayan Karimunjawa telah bentuk mekanisme kontak SMS untuk jaga kawasan perairan kepulauan yang dilindungi negara.

Menipisnya cadangan ikan di perairan Karimunjawa, terancamnya kelulushidupan ikan-ikan muda di kepulauan Karimunjawa, serta penyelamatan satwa terancam punah seperti penyu; membutuhkan penurunan intensitas penangkapan ikan, terutama dari cara tangkap yang tidak efisien dan merusak yang datang dari nelayan luar perairan.

Dalam prakteknya, nelayan berkolaborasi dengan aparat Balai Taman Nasional untuk memantau aktifitas perairan di zona konservasi disela rutinitas melaut Nelayan dan melaporkan ke balai melalui SMS jika insiden pelanggaran terjadi. Teknologi seluler menjembatani terobosan pengelolaan kawasan perlindungan laut secara kolaboratif di Indonesia.

Jauh di Afrika, SMS juga andil kuat dalam konservasi. Nelayan di pulau atau perairan pelosok sebelum menangkap spesies ikan lebih lanjut, mereka terlebih dahulu meng-SMS rekan mereka di pasar apakah jenis tersebut harganya sedang baik atau turun. Di Afrika Selatan, peminat ikan segar dan pehobi hidangan laut bisa SMS ke hotline resmi untuk cek apakah ikan tersebut tergolong 'lestari' atau tidak.

Terkait perlindungan spesies dan ekosistem secara tidak langsung, SMS dan teknologi seluler lainnya juga sudah sudah menjembatani kordinasi antara praktisi konservasi dengan donor konservasi - dengan mudah saat ini masyarakat bisa lakukan donasi dengan aplikasi selfon keluaran lembaga konservasi lingkungan internasional. SMS dan jejaring sosial seluler tidak luput juga menjembatani penyebaran berita konservasi, memudahkan pencernaan temuan ilmiah pad amasyarakat seperti contohnya: @laut_kita dan beberapa akun twitter yang di-follow-nya.

Ayo, tunggu apa lagi? Jangan berhenti gunakan dua ibu jari untuk sebar ajakan untuk andil selamatkan lingkungan pesisir dan laut kita.

2/3 Indonesia adalah lautan, pastikan hati dan tindakan kita 2/3 untuk konservasi lautan.

Solusi 8 - Batasan perijinan bagi yang datang dari luar.

Bagian dari seri '10 solusi untuk perikanan lestari

Salah satu cara tangkap biota laut yang paling sering mengorbankan ekosistem laut adalah teknik pukat, atau trawl. Pukat sederhananya adalah kantong jaring besar yang di tarik kapal. Sayangnya, demi menangkap hewan laut yang hidup dekat dasar, pukat di tarik dekat dan di dasar laut.

Ukuran jaring yang sangat besar, dilengkapi pemberat dan komponen besi membuat pukat serupa buldoser yang meratakan habitat dasar laut. Tidak menutup kemungkinan juga sepanjang jalur 'yang di 'garuk' saat kapal tangkap pukat beroperasi, berton-ton koral dan biota dasar terangkat. Termasuk beton-ton biota tangkapan sampingan yang bukan menjadi incaran juga masuk dalam pukat.

Hasil tangkapan tidak sepadan nilainya jika dibandingkan besarnya habitat dasar yang dikorbankan dan peluang regenerasi populasi spesies laut yang hilang - semua hanya dalam waktu mingguan hingga bulanan armada tangkap pukat beroperasi, .

Praktik pukat tidak pandang tingkatan industri perikanan. Baik armada artisan hingga komersil modern, semua punya teknik tangkap pukat dengan teknologi berbeda, namun prinsip kerjanya sama.

Sudah bertahun-tahun lamanya negara-negara maju dengan perikanan industri modern menetapkan moratorium untuk pembatasan trawiling dasar laut di laut lepas serta pengurangan tangkapan sampingan dari trawling. Namun perusakan habitat dasar masih terjadi. Termasuk penangkapan berlebih dan terancamnya spesies terlindungi akibat tangkapan sampingan.

Di dunia saat ini, jumlah armada dan tenaga kerja komersil industri modern jauh lebih sedikit dibanding armada artisan atau komersil skala-kecil. Ratusan ribu berbanding jutaan. Namun, secara total kemampuan tangkap armada industri moder mampu menyamai ribuan bahkan jutaan armada tangkap artisan atau komersil skala kecil.

Di negara maju, pergerakan armada tangkap dan ikan yang ditangkap dan dijual terpantau dengan baik - hampir akurat. Dari analisa data perikanan industri modern skala besar di dunia, ternyata yang faktor penentu seringnya dan sejauh apa kapal tangkap industri modern besar terus menangkap, khususnya armada pukat, adalah bahan bakar dan perijinan. Ketimbang peraturan, atau legislasi perikanan.

Catatan bagi kita armada industri modern bisa bergerak antar-negara, antar-samudera dan antar-perairan. Indonesia-pun tidak luput dari akses kapal industri komersil skala besar. Baik asing maupun dalam negeri. Juga tidak hanya armada pukat dalam negeri saja yang mengeruk perairan lepas Indonesia.

Kembali ke analisa data perikanan industri di negara-negara maju, ternyata subsidi bahan bakar yang diberikan negara merek pada armada perikanan komersil besar tidak membawa keuntungan tangkap yang sepadan dengan dampak parktik perikanan mereka. Bingung?

Sebagai gambaran sederhana, dengan adanya subsidi bahan bakar dan perijinan tangkap di dalam dan luar negeri, mereka bisa mendaratkan 25% ikan lebih banyak dari 'normal'nya tanpa subsidi bahan bakar. Logisnyam, ada ekstra bensin, pergi bisa lebih jauh dan menangkap lebih lama.

Namun, ternyata dari 25% ekstra tangkapan tersebut, hanya 10% yang membawa keuntungan bagi industri dan negara asal kapal tangkap industrial modern. Sisanya terbuang sebagai tangkapan sampingan yang ditolak oleh pasaran / industri, dan tidak jarang dibuang kembali di laut. Sayangnya lagi, frekuensi 'penggarukan' dasar laut juga tidak kunjung mereda.

Disisi efisiensi tangkapan. Besarnya jumlah tangkapan sampingan dari kapal tangkap industri komersil besar, bisa berarti besar bagi armada tangkap artisan atau skala-kecil yang umumnya memanfaatkan semua hasil tangkapannya baik untuk subsisten (penghidupan) atau komersil. Lebih-lebih armada tangkap industrial modern tidak jarang pula beroperasi di peairan yang sama dengan armada artisan atau komersil skala kecil.

Catat, bahwa daya jangkau kapal industri modern besar bisa merambah antar negara. Baik secara legal - memasuki perairan negara lain dengan perijinan, atau secar ilegal - diam-diam, menyelundupkan ikan keluar dari perairan negara lain.

Saat ini, armada tangkap dalam negeri yang menjalankan praktik pukat juga masih terus berjalan, baik skala artisan hingga industri modern. Ini-pun masih masih jadi sumber tekanan ekologis dari sektor perikanan Indonesia. Namun, catatan besar bagi kita, bahwa Indonesia juga masih terus menjual ijin tangkap bagi kapal asing skala industri besar - yang tidak jarang juga melakukan praktik pukat

Mungkin Indonesia tidak punya kendali mengatur subsidi bahan bakar kapal-kapal industrial besar modern, atau-pun artisan asing. Begitu juga subsidi bahan bakar yang kabarnya diberikan negara. Pastikan subsidi bahan bakar tidak jatuh pada mereka yang menjalankan praktik tangkap yang merusak, seperti pukat yang berpotensi merusak habitat dasar asar dan memicu tangkapan sampingan. Selain itu Indonesia semestinya punya kendali dalam mengatur ijin operasi kapal asing di Perairan Indonesia.

Sebelum kita bisa menangkap dengan cara yang betanggung-jawab pada ekosistem, sebelum kita bisa memeratakan hasil tangkap ikan perikanan nasional untuk ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan nelayan, sebelum kita bisa menciptakan sistem ekonomi perikanan yang berkeadilan: kita perlu masak-masak mempertimbangkan penjualan perijinan tangkap kapal asing di Perairan Indonesia - apalagi mereka yang berpotensi menambah tekanan ekosistem Laut Kita.

Referensi:

Sumaila, U.R., Pauly, D. eds. 2007. Catching more bait: A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies (2nd version). Fisheries Centre Research Reports 14(6):49-53. Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver.